Inilah 6 Tanya Jawab Seputar Janji Kampanye PKS Hapus Pajak STNK Motor dan SIM Gratis
Mungkin sobat sedikit aneh yah... kok... PKS berjanji mau hapus pajak kendaraan bermotor dan SIM seumur hidup... Mungkin ga yah? ini lah tanya jawab yang perlu sobat simak...
FAQ atas Janji Kampanye PKS untuk Menghapus Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM seumur Hidup..
Penghapusan Pajak Sepeda Motor
1. Penghapusan pajak motor akan signifikan membebani APBD?
Pajak Motor adalah salah satu sumber pendapatan dari pemerintah Provinsi. Data dari beberapa daerah menunjukkan rata-rata pemasukan dari pajak motor hanya 6-8% dari total APBD. contoh Jawa Barat, pajak sepeda motornya 2.5 T sedangkan APBD nya 33T , ini cuma 7.5% persen dari APBD sehingga tidak signifikan.
Bagaimana menutupinya?
Desain otonomi daerah kita konsentrasinya di kota kabupaten sedangkan fungsi pemerintah provinsi kebanyakan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat atau sekedar fungsi-fungsi koordinatif, sehingga tidak perlu pusing mencari penggantinya, cukup dengan penghematan saja seharusnya mudah.
2. Mendorong orang beli motor baru?
Tidak ada hubungannya, motor ini jenis barang dengan umur pemakaian yang lama. Apakah pemotongan pajak sebesar Rp 300.000-Rp.400.000 per tahun akan membuat anda beli motor baru? ya nggak lah. tidak ada relasi kausalitas antara pemotongan pajak dengan pembelian motor baru.
3. Menambah kemacetan?
Gak ada buktinya. coba lihat kemacetan di tol cikampek, tol dalam kota , tol lingkar luar jakarta , apa ada motor? gak ada satu pun. bahkan dengan adanya ojek online , motor-motor pribadi dan bukan motor negara malah menjadi solusi atas kemacetan. 15 juta orang per pekan di jabodetabek dilayani oleh ojek online.
4. Transportasi Publik dan bukan kendaraan pribadi?
ini juga gak ada hubungannya, silakan aja pemerintah memikirkan transpotasi publik. saat tidak tersedia, dan sulit menyediakan krn biayanya mahal, maka biarlah rakyat yg sudah mencari solusinya sendiri berupa naik motor ini dikurangi bebannya.
5. Kenapa bukan PBB atau PPH yang dihapus?
PBB itu pemasukan bagi pemerintah kota kabupaten, layanan publik ada di sini bukan di pemprov. maka perlu dihitung lebih cermat utk kebijakan penghapusan PBB. sedangkan PPh adalah pemasukan pemerintah pusat, lebih banyak lagi urusannya perlu lebih cermat lg menghitungnya.
6. Jika PKS menang, kalo gak menang?
menang atau tidak menang , PKS akan memperjuangkan janji kampanye ini berapapun nanti suara yg didapat. semakin besar kursi PKS semakin signifikan daya tawar politiknya untuk menggolkan kebijakan ini.
SIM seumur hidup :
1. Keamanan berkendara.
Ketika anda pertama kali mendapatkan SIM, itu tanda anda layak berkendara. kemampuan berkendara ini tidak hilang dalam 5 tahun malah anda semakin hari semakin mahir berkendara dibandingkan dg pertama kali mendapatkan SIM. Tidak ada hubungannya pemberlakuan SIM seumur hidup dan keamanan berkendara. Saat ini yang berlaku aturan perpanjangan SIM 5 tahun sekali, apakah ini mengurangi kecelakaan? gak toh, krn memang gak ada hubungannya.
Lagian yang paling besar motivasinya untuk selamat dalam berkendara adalah pengendara itu sendiri. bahkan jika tak ada negara pun , orang akan berkendara mencari selamat. apakah jika tak ada negara , maka ketika saya menyetir motor sy akan menabrakan diri saya ? tentu tidak.
2. Sepeda motor adalah kendaraan paling tidak aman.
Biasanya bukti yang diajukan dari statement di atas adalah kecelakan terbanyak di Indonesia melibatkan sepeda motor. di sini terdapat kesalahan logika. mirip jika anda menyimpulkan berkendara di bahu jalan lebih aman ketika baca berita "17% kecelakaan di jalan tol terjadi di bahu jalan" , mirip juga jk anda menganggap muslim itu penjahat jika baca berita "penghuni penjara di Indonesia mayoritasnya muslim" . apa kesalahan logika ini? menghitung tingkat keamanan setiap moda transportasi bukan dengan membandingkan jumlah motor dan jumlah mobil yg terlibat kecelakaan, tapi dengan cara membandingkan jumlah kecelakaan dibagi jumlah perjalanan menggunakan moda transportasi tersebut atau dibandingkan dengan jumlah kendaraan tersebut.
data tahun 2016
jumlah motor = 105 juta
jumlah mobil = 14.5 juta
jumlah kecelakaan total = 106.000 kejadian
melibatkan motor = 73.5%
melibatkan mobil = 100%-73.5%=26.5%
maka
proporsi kecelakaan motor= 73.5% x 106.000 kejadian / 105 juta motor = 0.075%
Proporsi kecelakaan mobil = 26.5% x 106.000 kejadian / 14.5 juta mobil = 0.2 %
kesimpulan peluang terjadinya kecelakan mobil 267% lebih tinggi dibandingkan sepeda motor.
dengan cara yg sama :
hitung jumlah kecelakaan di bahu jalan/mobil yg lewat di bahu jalan dibandingkan dengan kecelakaan di badan jalan/mobil yg lewat di badan jalan.
hitung jumlah penjahat yg muslim/jumlah total muslim dibandingkan jumlah penjahat beragama lain/jumlah total pemeluk agama lain.
Demikian
Salam Logika Menyala
hafidz ary
Note: PKS sudah siap dengan draft RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.
FAQ atas Janji Kampanye PKS untuk Menghapus Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM seumur Hidup..
Penghapusan Pajak Sepeda Motor
1. Penghapusan pajak motor akan signifikan membebani APBD?
Pajak Motor adalah salah satu sumber pendapatan dari pemerintah Provinsi. Data dari beberapa daerah menunjukkan rata-rata pemasukan dari pajak motor hanya 6-8% dari total APBD. contoh Jawa Barat, pajak sepeda motornya 2.5 T sedangkan APBD nya 33T , ini cuma 7.5% persen dari APBD sehingga tidak signifikan.
Bagaimana menutupinya?
Desain otonomi daerah kita konsentrasinya di kota kabupaten sedangkan fungsi pemerintah provinsi kebanyakan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat atau sekedar fungsi-fungsi koordinatif, sehingga tidak perlu pusing mencari penggantinya, cukup dengan penghematan saja seharusnya mudah.
2. Mendorong orang beli motor baru?
Tidak ada hubungannya, motor ini jenis barang dengan umur pemakaian yang lama. Apakah pemotongan pajak sebesar Rp 300.000-Rp.400.000 per tahun akan membuat anda beli motor baru? ya nggak lah. tidak ada relasi kausalitas antara pemotongan pajak dengan pembelian motor baru.
3. Menambah kemacetan?
Gak ada buktinya. coba lihat kemacetan di tol cikampek, tol dalam kota , tol lingkar luar jakarta , apa ada motor? gak ada satu pun. bahkan dengan adanya ojek online , motor-motor pribadi dan bukan motor negara malah menjadi solusi atas kemacetan. 15 juta orang per pekan di jabodetabek dilayani oleh ojek online.
4. Transportasi Publik dan bukan kendaraan pribadi?
ini juga gak ada hubungannya, silakan aja pemerintah memikirkan transpotasi publik. saat tidak tersedia, dan sulit menyediakan krn biayanya mahal, maka biarlah rakyat yg sudah mencari solusinya sendiri berupa naik motor ini dikurangi bebannya.
5. Kenapa bukan PBB atau PPH yang dihapus?
PBB itu pemasukan bagi pemerintah kota kabupaten, layanan publik ada di sini bukan di pemprov. maka perlu dihitung lebih cermat utk kebijakan penghapusan PBB. sedangkan PPh adalah pemasukan pemerintah pusat, lebih banyak lagi urusannya perlu lebih cermat lg menghitungnya.
6. Jika PKS menang, kalo gak menang?
menang atau tidak menang , PKS akan memperjuangkan janji kampanye ini berapapun nanti suara yg didapat. semakin besar kursi PKS semakin signifikan daya tawar politiknya untuk menggolkan kebijakan ini.
SIM seumur hidup :
1. Keamanan berkendara.
Ketika anda pertama kali mendapatkan SIM, itu tanda anda layak berkendara. kemampuan berkendara ini tidak hilang dalam 5 tahun malah anda semakin hari semakin mahir berkendara dibandingkan dg pertama kali mendapatkan SIM. Tidak ada hubungannya pemberlakuan SIM seumur hidup dan keamanan berkendara. Saat ini yang berlaku aturan perpanjangan SIM 5 tahun sekali, apakah ini mengurangi kecelakaan? gak toh, krn memang gak ada hubungannya.
Lagian yang paling besar motivasinya untuk selamat dalam berkendara adalah pengendara itu sendiri. bahkan jika tak ada negara pun , orang akan berkendara mencari selamat. apakah jika tak ada negara , maka ketika saya menyetir motor sy akan menabrakan diri saya ? tentu tidak.
2. Sepeda motor adalah kendaraan paling tidak aman.
Biasanya bukti yang diajukan dari statement di atas adalah kecelakan terbanyak di Indonesia melibatkan sepeda motor. di sini terdapat kesalahan logika. mirip jika anda menyimpulkan berkendara di bahu jalan lebih aman ketika baca berita "17% kecelakaan di jalan tol terjadi di bahu jalan" , mirip juga jk anda menganggap muslim itu penjahat jika baca berita "penghuni penjara di Indonesia mayoritasnya muslim" . apa kesalahan logika ini? menghitung tingkat keamanan setiap moda transportasi bukan dengan membandingkan jumlah motor dan jumlah mobil yg terlibat kecelakaan, tapi dengan cara membandingkan jumlah kecelakaan dibagi jumlah perjalanan menggunakan moda transportasi tersebut atau dibandingkan dengan jumlah kendaraan tersebut.
data tahun 2016
jumlah motor = 105 juta
jumlah mobil = 14.5 juta
jumlah kecelakaan total = 106.000 kejadian
melibatkan motor = 73.5%
melibatkan mobil = 100%-73.5%=26.5%
maka
proporsi kecelakaan motor= 73.5% x 106.000 kejadian / 105 juta motor = 0.075%
Proporsi kecelakaan mobil = 26.5% x 106.000 kejadian / 14.5 juta mobil = 0.2 %
kesimpulan peluang terjadinya kecelakan mobil 267% lebih tinggi dibandingkan sepeda motor.
dengan cara yg sama :
hitung jumlah kecelakaan di bahu jalan/mobil yg lewat di bahu jalan dibandingkan dengan kecelakaan di badan jalan/mobil yg lewat di badan jalan.
hitung jumlah penjahat yg muslim/jumlah total muslim dibandingkan jumlah penjahat beragama lain/jumlah total pemeluk agama lain.
Demikian
Salam Logika Menyala
hafidz ary
Note: PKS sudah siap dengan draft RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.
aminn ya robbal alamin
ReplyDelete