Mengurai Pragmatisme Masyarakat dalam Memilih Caleg
(Politik Uang dalam Lingkaran Pemilu)
Oleh : Ujang Kusnadi, S. Pd.I
Pemilu 2019 tinggal menghitung hari, hiruk pikuk para caleg dengan berbagai baliho, spanduk, banner, stiker terlihat di mana-mana. Hitungan hari bagi para caleg merupakan hari yang penuh dengan kerja keras, cemas, lemas, dan uang terkuras. perasaanpun ikut harap-harap cemas.
Masa kampanye yang sangat panjang memungkinkan para caleg menggunakan berbagai macam strategi dalam mempromosikan dirinya agar dipilih. Pemasangan baliho, banner, spanduk, stiker, blusukan, silaturahim, bagi-bagi bantuan, bagi-bagi amplop dan sebagainya. Bagi masyarakat hal seperti ini tentu sangat menguntungkan, dan terkadang dimanfaatkan untuk meminta fasilitas ini dan itu kepada Caleg dengan berjanji memenangkan suara. Banyak masyarakat menggunakan kesempatan pemilu caleg seperti itu dengan alasan istilah sunda "mampang-mempeung, da pami tos janten mah sok hilap, sesah deui nyuhunkeunna" (kesempatan yang baik. karena kalau sudah jadi suka lupa, dan susah diminta).
Selain itu juga ada orang yang menggunakan kesempatan pemilu ini untuk kepentingan pribadi. Ia datang ke setiap caleg dengan iming-iming suara, minta bantuan dan minta uang untuk pribadinya. Inilah yang disebut dengan UNCAL (Usaha Nipu Calon) dan ia pun termasuk pada aliran GOLPUT alias Golongan Pencari Uang Tunai), dengan jargon "Apa pun Partainya... yang Penting duitnya"
Dalam dataran grash root masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak peduli terhadap ideologi serta trade record partai-partai. Bagi mereka apa pun partainya yang penting ada kontribusinya, apa pun partainya yang penting duitnya.. Hal seperti ini penulis rasakan sendiri ketika mau memasang Baliho Caleg di Salah Satu Desa di Kec. Pagerageung. Tim sudah berkoordinasi dengan PANWAS, pemilik lokasi pemasangan dan sudah mendapatkan izin. Saat tim mau memasangnya ada seorang pemuda yang berkata bahwa masyarakat di sini sudah sepakat tidak boleh memasang APK Partai lain kecuali si jago merah. buat apa partai yang tidak memberikan apa-apa. Di sini itu Si Jago Merah sudah banyak jasanya, memberi ini, memberi itu dan sebagainya.... "katanya",
Amplog juga ternyata menjadi alasan bagi orang dalam menentukan pilihannya. Penulis sering mendengar kalau ada kumpulan-kumpulan itu yang ditanyain adalah amplopnya. Padahal harga amplop kan murah 1000 dapat tiga... he2...
Itulah sepenggal kisah nyata yang menunjukkan betapa kentalnya pragmatisme masyarakat dalam menentukan pilihannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pragmatisme tidak paham tentang politik bernegara, yaitu mereka tidak paham konsekuensi ke depan dari apa dan siapa yang dipilihnya setelah pemilu. Mereka tidak mengerti bahwa harga mahal, premium langka, lapangan pekerjaan sulit dan lain-lain itu adalah hasil dari kebijakan yang dibuat oleh pilihan mereka.
Mengapa terjadi demikian? apakah karena tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat? Menurut penulis banyak faktor yang menyebabkan kentalnya pragmatisme masyarakat dalam memilih di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Sejarah Masa Lalu
Sejarah demokrasi kita dari mulai 3 partai Golkar, PPP dan PDI seingat saya sekitar tahun 1999 an, saat penulis mulai aktif dalam politik dan menjadi pemilih pemula sudah mewariskan adanya politik pragmatisme dengan iming-iming bantuan. Seingat saya pragmatisme waktu dulu sangat ekstrim, misal kalau nanti Golkar Menang, maka jalan akan di aspal. Aspal nya pun sudah dikirim sebelum pemilu, eh.. ternyata kalah, dan aspal pun diambil lagi. Dampaknya adalah ketergantungan bantuan kepada salah satu partai.
2. Caleg yang Menghalalkan Segala Cara
Tidak sedikit caleg yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan dirinya, termasuk bagi-bagi uang dan sebagainya, dan akhirnya menjadi candu bagi masyarakat.
3. Dewan Lupa Pada Rakyatnya
Tidak sedikit pula ketika masyarakat memilihnya, ternyata dewan yang terpilih melupakannya, jangankan bantuan, silaturrahim pun tidak. Tidak sedikit dewan yang terpilih di saat-saat kampanye mencari pengajian-pengajian, sudah jadi di undang pun tak pernah datang. Masyarakat mengajukan proposal bantuan, bilangnya tidak ada program, atau tidak ada anggaran. Bahkan yang paling menjengkelkan malah menyuruh mengantarkan proposal langsung ke pemerintahan atau lempar sana-lempar sini hanya untuk alasan tidak bisa memperjuangkan.
Ada masyarakat yang bilang, Wakil Rakyat hanya mau mewakili rakyat dalam kesenangannya, rumah mewah biar dewan yang mewakilinya, mobil mewah biar dewan yang mewakilinya. Namanya wakil kan dia yang punya rumah mewah dan mobilnya, sementara rakyat... yah... tetap susah..
Istilah lain juga pemilu itu terkadang seperti "Ngadodorong mobil Mogok" Sudah jalan ditinggalkan.
atau kacang lupa kulitnya.
Point yang ketiga ini yang menghilangkan kepercayaan masyarakat dan melahirkan kekecewaan yang akhirnya semakin menguatkan pragmatisme. Kalau sudah jadi dewan, meminta belum tentu diberi, tapi saat-saat butuh suara dia memberi. Caag.. Wallohu A'lam.
